BeritaPati – Trangkil, Gudang Garam Nasional (GGN) yang berada di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil, digadang-gadang menjadi salah satu solusi ampuh dalam mengatasi anjloknya harga garam.
Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, saat peresmian GGN, Kamis siang, 30 Januari 2020.
“Para petani garam di Pati sangat terpuruk, karena harganya sangat anjlok, yakni Rp 200-350 per kilogram,” ujar Bupati.
Karena itu, imbuh Bupati, dengan adanya GGN ini, nantinya garam yang yang belum laku bisa ditimbun di GGN. Dan jika harganya sudah normal, kemudian garam baru di jual ke pasar.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin) tersebut, Haryanto pun menambahkan bahwa produksi garam di Pati pada 2019 sudah mencapai 350 ribu ton.
“Kalau sekarang harganya rendah, kan kasihan para petani garam. Apalagi, garam kita (Pati-red) ini terbaik setelah Madura,” tutur Bupati.
Haryanto berharap, pemerintah pusat bisa memberi solusi terbaik terkait persoalan ini. Bila memungkinkan, lanjutnya, sebaiknya ada harga eceran terendah, atau harga dasar untuk garam.
Senada dengan Bupati, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin yang juga hadir di acara tersebut menyampaikan bahwa petani garam perlu diselamatkan terlebih Jawa Tengah penyumbang garam nasional kedua setelah Jawa Timur.
“Dan produksi terbesar dan terbaik itu ada di Kabupaten Pati,” paparnya. Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan dalam sambutannya mengatakan bahwa total ada enam Gudang Garam Nasional di tempat berbeda yang diresmikan secara bersamaan.
Selain di Pati, ada pula di Kabupaten Aceh Utara, Indramayu, Demak, Jepara, dan Pamekasan. Masing-masing gudang ini berkapasitas dua ribu ton, sehingga total kapasitas keenamnya ialah dua belas ribu ton.
“Ini merupakan upaya pemerintah membantu petambak garam di lapangan, dan memberi akses infrastruktur pada mereka. Selama ini mereka mengalami kesulitan menyimpan garam setelah panen. Saya harap gudang ini bisa digunakan menyimpan garam, sehingga kualitasnya terjaga,” ungkap Edhy.
Terkait penempatan Gudang Garam Nasional di Pati, Bupati mengatakan, ini adalah keputusan yang tepat. Sebab, Pati memang merupakan produsen garam berskala besar. “Dengan adanya gudang ini, para petani bisa menyimpan garamnya, dikelola oleh koperasi. Kalau harga jual sudah sesuai harapan, bisa dijual. Mudah-mudahan segera ada solusi terbaik dalam rangka memberi pemberdayaan ekonomi pada petani garam,” tandas Haryanto.
Menyikapi harapan Bupati, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan para petambak garam sengsara. “
Yang penting kita tidak boleh emosi. Ini semua bisa kita tangani dengan komunikasi yang baik. Saya sudah koordinasi dengan Menko Perekonomian, juga Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memecahkan masalah ini”, ujarnya.
Lebih lanjut Edhy mengungkapkan bahwa meresmikan GGN hanyalah sebagian kecil dari rangkaian agenda kerjanya di Jawa Tengah. Adapun agenda utamanya, menurut Edhy, ialah dalam rangka mengecek langsung situasi pernelayanan di Jawa Tengah.
“Kami ingin melihat apa saja yang menjadi kendala di Jawa Tengah. Termasuk juga soal budidaya garam”, ujarnya.
Menurut, Menteri Kelautan dan Perikanan, budidaya garam juga akan menjadi prioritas Kementeriannya. Tujuannya agar perekonomian di sekitar wilayah laut dapat semakin maju.
“Industri garam di Jawa Tengah ini cukup maju. Kami juga sudah komitmen untuk memajukan industri garam ini,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Pati juga menuturkan bahwa kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan momentum yang langka.
“Sehingga ini bisa jadi kesempatan bagi para petani garam untuk menanyakan tentang sejumlah kebijakan kepada Menteri Kelautan”, tutur Bupati.
Tak hanya petani garam, lanjut Haryanto, nelayan Pati juga kini mulai gelisah lantaran sudah mendekati akhir perpanjangan izin alat tangkap cantrang.
Terlebih pada Februari nanti, cantrang dikabarkan sudah tidak boleh beroperasi. Menanggapi hal itu, Edhy Prabowo mengaku perlu mengkaji kembali penggunaan alat tangkap ikan tersebut.
Sebab, oleh sejumlah kalangan, cantrang dianggap bisa merusak lingkungan. Menteri Kelautan dan Perikanan pun mengaku tidak bisa serta merta melegalkan alat tangkap cantrang.
Karenanya, Edhy beserta jajarannya lebih memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu aspirasi para nelayan, sebelum akhirnya mengambil keputusan.
“Aspirasi cantrang, saya masih minta waktu dulu. Karena cantrang ini, ada yang minta dihidupkan, ada yang minta dilarang karena merusak lingkungan. Saya ke Pati ini adalah dalam rangka untuk menyerap aspirasi dan mengajak dialog para nelayan yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Edhy juga mengungkapkan, selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, pihaknya sudah diberikan amanat oleh Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki komunikasi dengan para nelayan.
“Nelayan harus dibantu dan harus diperhatikan”, tegasnya.
Setelah mendengarkan aspirasi dan mengajak dialog para nelayan, selanjutnya, pihak Kementerian akan memutuskan langkah yang harus diambil, termasuk legalitas cantrang dan proses perizinan kapal.
“Karena saya dengar, mendekati Februari ini sudah banyak nelayan yang teriak, nasib cantrang bagaimana Pak? izin kapal bagaimana Pak? semua itu masih kami kaji,” jelasnya.
Ia pun menambahkan, semua proses itu saat ini sedang menuju penyempurnaan, termasuk masalah izin kapal yang diperbolehkan untuk melaut.
“Kami usahakan, akhir Februari masalah izin ini sudah selesai,” tutupnya. (BP/ HMS)
