BeritaPati.com – Kota, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati memang selalu menjadi perhatian Pemkab Pati. Hal itu dapat dilihat dari RPJMD 2017-2022 yang menyasar 33.278 RTLH.
Sebelum tahun 2017 pun, menurut Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim, Febes Mulyono, Pemkab Pati tiap tahun selalu mengalokasikan anggaran untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), termasuk berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganannya, beberapa diantaranya melalui Baznas dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, serta pemerintah pusat dan provinsi.
Atas dukungan berbagai pihak tersebut dan juga dengan alokasi APBD, pada 2019 ada 927 RTLH yang tertangani dengan nilai total Rp 16,945 milyar.
“Jumlah RTLH memang sangat banyak, sehingga kompensasinya juga jelas sangat membutuhkan biaya. Andai persoalan kemiskinan/kesejahteraan hanya tertumpu pada RTLH, tentu saja tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya”, tegas Febes.
Hanya saja, imbuh Febes, karena kebutuhan atau hal penting lain yang harus dipenuhi juga banyak, khususnya terkait layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, maka porsi anggaran untuk RTLH sama seperti pengajuan program/kegiatan yang lain.
“Tidak bisa semaunya sendiri, lalu porsi anggarannya dilebihkan dari yang lain. Dan yang lebih penting, semua alokasi anggaran untuk kegiatan sudah melalui proses yang panjang. Mulai perencanaan Musrenbangdes dan seterusnya hingga tingkat kabupaten, sampai dengan penetapan setelah pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif”, sambung Febes.
Yang jelas, menurutnya, penggunaan APBD juga sudah melewati pembahasan bersama dengan dewan. Lebih lanjut ia pun menyinggung soal sisa RTLH per Januari 2020 yang masih ada di kisaran 28.156 unit yang belum tertangani.
“Itu sudah masuk dalam RPJMD dan Pemkab tetap komitmen untuk terus menguranginya hingga tuntas nantinya. Monggo silahkan dibaca RPJMD atau Perda tentang APBD. Tiap tahun bisa kok” imbuhnya.
Selain RTLH, kebutuhan mendasar warga kurang mampu yang juga selalu diperjuangkan Pemkab yakni masalah kesehatan dan kepedulian pada masyarakat miskin. Data yang dihimpun oleh Bagian Prokompim Setda, menunjukkan bahwa Bupati di 2019 bahkan menyetujui untuk menanggung tunggakan BPJS warga miskin melalui APBD senilai total Rp 25 miliar.
Kemudian selama 2019 Pemkab juga telah menyalurkan santunan kematian senilai Rp 888 juta, ditambah lagi Rp 386,5 juta untuk membantu perbaikan 59 rumah milik para korban bencana alam dan kebakaran. (BP/HMS)
