BERITAPATI.COM – KOTA,
Surat Edaran Bupati Pati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Untuk Pengendalian Covid-19 diterbitkan hari ini, Sabtu, 9 Januari 2021.
Pemberlakuan PKM tersebut dimulai tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021 mendatang.
Dalam surat edaran tersebut, semua kegiatan masyarakat dibatasi sampai dengan pukul 21.00 Wib.
Inilah 11 point yang tertuang dalam surat edaran Bupati Pati tersebut:
- Pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan Pembatasan kegiatan Masyarakat mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.
- Kegiatan Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pati dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- Membatasi aktifitas di tempat kerja/perkantoran dengan mencrapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol koschatan secara lebih ketat, kecuali di tempat-tempat pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Tempat Pelayanan keschatan lainnya) serta tempat Pelayanan publik.
- Selama pelaksanaan masa pembatasan kegiatan masyarakat, tidak diperkenankan melakukan kunjungan ke luar daerah atau menerima kunjungan dari luar daerah.
- Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/ online di seluruh lini jenjang pendidikan.
- Kegiatan tempat ibadah diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
- Kegiatan Konstruksi tetap beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut:
a. Wisata air dan karaoke ditutup;
b. Wisata alam, buatan dan religi diperbolehkan dibuka, dengan ketentuan :
1) Jumlah pengunjung di dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
2) Jam operasional dibatasi, yakni mulai pukul 08.00 sd 14.00 WIB; dan
3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
c. Restoran, rumah makan, cafe, angkringan, pedagang kaki lima(PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan :
1) Hanya boleh melayani konsumen untuk makan/minum di tempat paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas yang disediakan, sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional;
2) Jam operasional dibatasi, sebagai berikut :
a) Restoran, rumah makan, cafe dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
b) Angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB.
3) Wajib menerapkan protokol koschatan secara lebih ketat
d. Pusat perbelanjaan dan Mall/Swalayan diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
e. Toko Modern diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
2) Wajib menerapkan protokol koschatan secara lebih ketat
f. Pasar rakyat diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan :
1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 12.30 WIB,
sedangkan untuk pasar yang operasionalnya di malam hari
dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat - Kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa antara lain berupa pertemuan/rembug warga, resepsi, hajatan, pentas seni budaya, event olahraga atau kegiatan lain yang sejenis tidak diizinkan sampai dengan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Industri wajib melakukan pengaturan jam kerja atau shift termasuk saat masuk kerja, istirahat, dan pulang kerja, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing masing, serta menghindari adanya kerumunan.
- Setiap orang dan/atau pengelola kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
(*)
