Mal Pelayanan Publik Pati, MPP ke 33 di Indonesia
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pati, Rabu, 16 Desember 2020.
Acara peresmian yang dibuka dengan Tari Tradisional Sesonderan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono, serta Forkopimda Kabupaten Pati.
Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa MPP Pati yang didirikan demi mewujudkan visi misi Kabupaten Pati tersebut, dimaksudkan untuk mensejahterakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Ada sebanyak 22 gerai yang terdiri dari 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 9 instansi vertikal dengan 305 pelayanan perizinan”, urainya.
Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Pati memiliki potensi yang sangat ideal untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya adalah potensi UMKM berbasis komoditas unggulan lokal yang menjadi unsur utama penyangga laju perekonomian daerah.
“MPP merupakan salah satu bentuk dukungan dan support pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM melalui kemudahan izin usaha. Sehingga diharapkan dapat mendukung penguatan UMKM yang ada serta merangsang pertumbuhan UMKM baru,” terangnya.
Kemudian sebagai bentuk inovasi aplikatif, MPP diharapkan mampu memperkuat daya saing Kabupaten Pati baik dalam skala domestik maupun global.
“Dengan hadirnya MPP semakin membuktikan bahwa Kabupaten Pati layak bersaing dengan daerah lainnya karena memiliki iklim usaha dan investasi yang tumbuh dengan baik. Hal ini juga dibuktikan lewat penghargaan dan penganugerahan Kabupaten Pati sebagai Juara III Indeks Daya Saing Daerah dalam kategori Enabling Environment dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini,” sambung Bupati.
Dengan demikian, MPP dan penghargaan tersebut diharapkan bisa menarik minat investor untuk menginvestasikan usahanya di Kabupaten Pati sehingga dapat mendorong terbukanya lapangan kerja baru dan pemerataan kesempatan berusaha demi peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Saya optimis, dengan adanya MPP akan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Karena dalam MPP Kabupaten Pati telah menyatukan 305 (tiga ratus lima) layanan perizinan dalam 22 (dua puluh dua) gerai yang terdiri dari 13 (tiga belas) OPD dan 9 (sembilan) instansi vertikal,” jelas Bupati.
Namun, Ia menegaskan bahwa target akhir dari pendirian MPP tidak hanya berhenti pada kemudahan dan kenyamanan akses layanan publik namun juga dalam cakupan yang lebih luas.
“Kami berharap MPP dapat mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pati”, tutur Bupati.
Sementara itu, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengapresiasi usaha Pemkab Pati dalam memperjuangkan peresmian MPP Pati di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Saya berharap agar MPP Pati ini bisa terus membangun koordinasi dengan pemerintah Jawa Tengah atau pun instansi lain, agar jumlah layanan yang tergabung ini semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat”, ujarnya.
Tjahjo juga menghimbau agar MPP ini bukan hanya sekedar secara formalitas didirikan tetapi juga harus ada monitoring dari semua perangkat pemerintah Kabupaten Pati terhadap kinerja MPP Pati.
“Tujuannya kemudian agar dapat selalu menjaga stabilitas dan kinerja MPP Pati”, tandas Tjahjo.
(*)
