Polda Jateng, Kota Semarang | Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, S.I.K., S.H., M.H. menegaskan bahwa semangat “Polisi Bersama Masyarakat” harus diwujudkan melalui pelayanan yang responsif, penegakan hukum yang profesional, serta kehadiran personel yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi slogan atau kegiatan untuk dipublikasikan.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan arahan kepada para Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng dan Kapolres jajaran di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng, Jumat (9/10/2026). Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman tersebut menjadi bagian dari konsolidasi untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan langkah penanganan berbagai persoalan di wilayah Jawa Tengah.
Arahan tersebut diberikan setelah Kapolda mendengarkan paparan para PJU dan Kapolres mengenai situasi kamtibmas, perkara menonjol, rencana kerja hingga Desember 2026, kondisi SPPG, swasembada pangan, kerawanan wilayah, serta berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat. Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa setiap personel harus bekerja dengan hati dan keikhlasan, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian atau popularitas. Menurutnya,
“Saya pengin kerja kita tuh kerjanya kerja hati, pakai hati dan kerja ikhlas. Caranya adalah teman-teman bekerja aja sebagaimana maunya hati kita untuk kepentingan masyarakat,” tegas Kapolda.
Ia juga mengingatkan bahwa program Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui kehadiran personel di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta memahami kebutuhan warga di wilayah tugas masing-masing.
“Saya enggak mau cuma sekadar jargon, tapi rekan-rekan tidak melaksanakan,” ujarnya.
Kapolda meminta jajaran mengoptimalkan berbagai bentuk kegiatan yang mendekatkan polisi dengan masyarakat, termasuk melalui kegiatan keagamaan, sambang, dan dialog langsung dengan warga. Kehadiran personel diharapkan tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi sarana membangun komunikasi, menyerap aspirasi, dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain memperkuat kedekatan dengan masyarakat, Kapolda menekankan tiga hal utama dalam implementasi Polisi Bersama Masyarakat, yakni ketegasan terhadap kejahatan yang meresahkan, respons cepat terhadap permintaan bantuan dan laporan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
Dalam penegakan hukum, ia meminta jajaran bertindak tegas terhadap kejahatan jalanan, peredaran narkotika, perjudian, begal, pemerasan, dan berbagai tindak pidana lain yang mengganggu keamanan masyarakat. Namun, setiap tindakan harus dilaksanakan secara profesional, sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolda juga menegaskan pentingnya mengedepankan langkah pencegahan dan mitigasi, khususnya terhadap kelompok anak-anak dan pelajar yang berpotensi terlibat dalam perilaku menyimpang. Pendekatan preventif perlu dilakukan sejak dini melalui identifikasi, pembinaan, dan keterlibatan bersama pihak terkait.
Di bidang pelayanan, Kapolda meminta personel meningkatkan kecepatan dan kemudahan penanganan laporan masyarakat. Ia menginstruksikan personel Reserse, Lalu Lintas, Pamapta, dan fungsi terkait untuk mengoptimalkan penanganan tempat kejadian perkara (TKP), termasuk pembuatan laporan polisi dan pemeriksaan saksi di lokasi apabila memenuhi ketentuan dan memungkinkan dilakukan.
“Jadi orang datang ke TKP membawa laptop, udah dapat nomor LP-nya dan sebagainya, lalu dibuatkan LP di sana. Jadi kita tidak lagi menunggu orang mau lapor itu harus datang ke SPKT,” jelasnya.
Menurut Kapolda, pola pelayanan jemput bola tersebut merupakan salah satu bentuk respons cepat agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam proses penanganan perkara. Ia juga meminta Polda memberikan dukungan kepada Polres dalam penanganan perkara menonjol, baik melalui penguatan personel maupun dukungan penanganan perkara.
Perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi penekanan dalam arahan tersebut. Kapolda meminta jajaran memberikan pelayanan secara humanis kepada perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, serta korban bencana, kekerasan, maupun tindak pidana. Penanganannya perlu dilakukan secara proaktif dengan melibatkan pihak terkait sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, Kapolda menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan pembenahan integritas internal. Dirinya mengingatkan personel agar tidak mengorbankan integritas dan kehormatan institusi demi keuntungan pribadi serta melarang praktik transaksional dalam penanganan perkara, pungutan liar dalam pelayanan lalu lintas,
“Saya juga tidak mau ada anggota yang jadi pelindung peredaran narkotika, perjudian, dan praktik ilegal lainnya. Kita harus bersih dan berempati kepada masyarakat,” tegasnya.
Kapolda juga meminta para pimpinan satuan untuk memperkuat pengawasan dan bertanggung jawab terhadap perilaku anggota masing-masing. Menurutnya, pembinaan dan pengawasan yang baik merupakan bagian dari upaya melindungi personel agar tetap bekerja sesuai aturan dan terhindar dari pelanggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda turut menekankan pentingnya pemetaan dan mitigasi persoalan di wilayah, mulai dari daerah rawan bencana hingga kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan pangan. Jajaran diminta tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga merencanakan tindak lanjut serta berkoordinasi dengan instansi terkait.
Menutup arahannya, Kapolda kembali menegaskan bahwa seluruh langkah pembenahan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat sekaligus menjaga personel agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
“Karena pada hakekatnya pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya berhubungan dengan masyarakat, tapi juga harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan YME,” pungkasnya.
Melalui arahan tersebut, Kapolda berharap seluruh jajaran mampu menerjemahkan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” ke dalam perilaku dan kinerja yang konsisten: tegas terhadap kejahatan, humanis dalam pelayanan, responsif terhadap kebutuhan warga, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
