[image: IMG-20260421-WA0077.jpg]
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Raih Penghargaan CSR dan Pengembangan Desa atas Program Pengelolaan Sampah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara peluncuran CSR dan PDB Awards 2026 di Jakarta, Selasa (21/4/2026), sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis desa di Jawa Tengah.
“Penghargaan ini terkait program pengelolaan sampah yang terus kami dorong di tingkat desa,” ujar Luthfi usai menerima penghargaan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan 88 Desa Mandiri Sampah yang menjadi model percontohan bagi daerah lain. Program ini difokuskan pada penyelesaian persoalan sampah dari hulu, yakni mulai dari rumah tangga hingga tingkat desa.
“Jumlahnya akan terus kita tambah. Ini solusi paling efektif, dimulai dari lingkungan terkecil,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai sekitar 6,3 juta ton per tahun, dengan peningkatan 8–11 persen setiap tahunnya. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat strategi penanganan berbasis komunitas.
Selain membentuk desa mandiri sampah, Pemprov Jateng juga telah membentuk satgas sampah hingga tingkat kabupaten/kota. Sebanyak 18 daerah diketahui telah mengolah sampah menggunakan teknologi refuse derived fuel (RDF) yang bekerja sama dengan industri semen, serta pengembangan energi listrik berbasis sampah.
Kepala DLHK Jateng, Widi Hartanto, menambahkan bahwa gubernur juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat penanganan sampah, termasuk mendorong pembentukan regulasi di tingkat desa.
“Pengelolaan sampah harus didukung aturan lokal, peran BUMDes, serta satgas di tingkat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandi Susianto, menekankan pentingnya peran CSR perusahaan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Perusahaan harus benar-benar membangun desa, bukan sekadar menyalurkan bantuan,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Dias Faisal Malik, mengapresiasi kontribusi Jawa Tengah dalam pengelolaan sampah, termasuk keberhasilan menutup praktik open dumping di sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA).
Penghargaan ini mempertegas posisi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang progresif dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, sekaligus menjadi model nasional dalam pembangunan desa berkelanjutan.
#fyp #virals #jangkauanluas #jateng
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Raih Penghargaan CSR dan Pengembangan Desa atas Program Pengelolaan Sampah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara peluncuran CSR dan PDB Awards 2026 di Jakarta, Selasa (21/4/2026), sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis desa di Jawa Tengah.
“Penghargaan ini terkait program pengelolaan sampah yang terus kami dorong di tingkat desa,” ujar Luthfi usai menerima penghargaan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan 88 Desa Mandiri Sampah yang menjadi model percontohan bagi daerah lain. Program ini difokuskan pada penyelesaian persoalan sampah dari hulu, yakni mulai dari rumah tangga hingga tingkat desa.
“Jumlahnya akan terus kita tambah. Ini solusi paling efektif, dimulai dari lingkungan terkecil,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai sekitar 6,3 juta ton per tahun, dengan peningkatan 8–11 persen setiap tahunnya. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat strategi penanganan berbasis komunitas.
Selain membentuk desa mandiri sampah, Pemprov Jateng juga telah membentuk satgas sampah hingga tingkat kabupaten/kota. Sebanyak 18 daerah diketahui telah mengolah sampah menggunakan teknologi refuse derived fuel (RDF) yang bekerja sama dengan industri semen, serta pengembangan energi listrik berbasis sampah.
Kepala DLHK Jateng, Widi Hartanto, menambahkan bahwa gubernur juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat penanganan sampah, termasuk mendorong pembentukan regulasi di tingkat desa.
“Pengelolaan sampah harus didukung aturan lokal, peran BUMDes, serta satgas di tingkat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandi Susianto, menekankan pentingnya peran CSR perusahaan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Perusahaan harus benar-benar membangun desa, bukan sekadar menyalurkan bantuan,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Dias Faisal Malik, mengapresiasi kontribusi Jawa Tengah dalam pengelolaan sampah, termasuk keberhasilan menutup praktik open dumping di sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA).
Penghargaan ini mempertegas posisi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang progresif dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, sekaligus menjadi model nasional dalam pembangunan desa berkelanjutan.
#fyp #virals #jangkauanluas #jateng
