Beritapati.com – Margoyoso, Bertempat di Auditorium Campus IPMAFA (Institut Pesantren Mathaliul Falah) Ds. Purworejo Kec. Margoyoso Kab. Pati Berlangsung Kegiatan “SILATURRAHIM Dan HALAL BI HALAL GERAKAN PEMUDA ANSOR SE-JAWA TENGAH” yang dihadiri lebih dari 200 orang. Jum’at (14/7/2017) pukul 15.00 Wib.
 |
| dok: istimewa |
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kapolres Pati yang diwakili Kapolsek Margoyoso Pati Akp Sugino, SH, Kasdim 0718 Pati Mayor Mohammad Solihin, Danramil Margoyoso Kapten Bambang Sugiatmiko, Wakil Rektor IPMAFA Dr. Dimyati, Muspika Kecamatan Margoyoso, Ketua Umum GP Ansor Pusat H. Yaqut Kholil Qoumas, Ketua GP Ansor Korwil Jateng Moh Mujib Rohman, Ketua Pengurus GP Ansor Wilayah Jateng Sholahuddin, Ketua GP Ansor Kab. Pati Musyaffak, Ketua & pengurus GP. Ansor Satkoryon seluruh wilayah Kecamatan se- Kab.Pati dan perwakilan Ketua dan pengurus GP. Ansor seluruh Kabupaten di wilayah Jateng masing – masing 3 Orang.
Dalam sambutannya Ketua GP. Ansor Kab. Pati Musyaffak Mengucapkan Selamat datang kepada Ketua dan pengurus GP. Ansor Pusat, Jawa Tengah, dan perwakilan Ketua GP Ansor Seluruh Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa tengah serta seluruh tamu undangan.
“Bahwa status Ketua dan pengurus GP. Ansor Kab. Pati saat ini masih definitif baru penunjukan dari Ketua pusat dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan Konferensi GP. Ansor Kab. Pati dengan agenda memilih Ketua dan pengurus GP. Ansor Kab. Pati yang baru,” imbuh Musyaffak.
Sedangkan Ketua GP. Ansor Jawa Tengah Moh Mujib Rohman mengatakan bahwa GP. Ansor di bawah kepemimpinan H. Yaqut Kholil Qoumas saat ini posisinya sudah berada di tengah dan telah banyak memberikan kontribusi positif dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
“GP. Ansor Juga telah banyak memberikan inisiasi kepada pemerintah seperti halnya terbitnya Perpu Tentang pembubaran Ormas Radikal dan anti Pancasila yang telah jauh – jauh waktu di suarakan dan di perjuangkan oleh GP.Ansor sebagai bagian dari NU,” kata Mujib.
“Sudah saatnya GP. Ansor berperan aktif di dalam pemerintahan agar dapat menentukan arah kebijakan pemerintah sehingga dapat tercapai cita – cita Bangsa Indonesia yang aman,damai, makmur sejahtera, adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” imbuh Ketua GP. Ansor Wilayah Jawa Tengah.
Wakil Rektor IPMAFA Dr. Dimyati membenarkan bahwa Kampus IPMAFA adalah satu- satunya perguruan yang berbasis Pesantren di wilayah Jawa Tengah dan secara kelembagaan selalu berkomitmen menjaga Keberagaman dan keutuhan NKRI.
“Bahwa kegiatan Silaturahmi GP. Ansor Jawa tengah dapat memberikan semangat baru bagi para mahasiswa dalam mendalami ilmu – ilmu agama serta dapat belajar berorganisasi yang baik dan santun,” katanya.
“Kami mengharap dukungan dari GP. Ansor untuk turut serta memperjuangkan sistem pendidikan di lingkungan pesantren yang saat ini dalam pengkajian pemerintah serta DPR RI,” harap Dr Dimiyati.
Ditempat terpisah Ketua Umum GP. Ansor Pusat H. Yaqut Kholil Qoumas mengatakan bahwa alasan pemilihan tempat pelaksanaan Silaturahmi dan halal bihalal gerakan pemuda Ansor Jawa Tengah di wilayah Kab. Pati diantaranya adalah keinginan untuk mengklarifikasi Ketua dan pengurus Ansor definitif Kab. Pati saat ini di bawah pimpinan Musyaffak tidak ada pengurus tandingan lainnya.
“Keberadaan GP. Ansor di Negara Indonesia adalah bagian dari sejarah bangsa, GP Ansor turut serta dalam perjuangan kemerdekaan RI dan sampai dengan saat ini tetap berkomitmen untuk menjaga Keberagaman dan keutuhan bangsa dalam konteks NKRI harga mati dan Menjaga keutuhan Bangsa merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya TNI, POLRI saja hal ini menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat Indonesia,” jelasnya
“Segenap Anggota GP.Ansor harus dapat bekerjasama yang baik dengan TNI dan POLRI dalam mewaspadai munculnya faham – faham Radikalisme dan anti Pancasila yang dapat mengancam keamanan bangsa,” imbuh H. Yaqut
“Ormas Radikal dan anti Pancasila yang telah dinyatakan dilarang di wilayah NKRI diantaranya adalah HTI ( Hizbut Tahrir Indonesia ) yang mengusung konsep khilafah yang bertentangan dengan Pancasila keberadaan perlu dilakukan pengawasan karena kita tidak dapat membedakan dalam konteks amaliyah Ubudiyah tidak ada perbedaan dengan warga NU, yang membedakan hanya pemikiran dalam konsep bernegara saja,” pungkasnya. (rp)
