Polda Jateng, Kota Semarang | Polda Jawa Tengah terus menggencarkan Gerakan Pasar Murah (GPM) untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah fluktuasi harga pangan. Bekerja sama dengan Bulog, kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap pagi di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jl. Sukun Raya, Banyumanik, Kota Semarang, serta digelar serentak di seluruh polres jajaran.
Dalam GPM yang digelar di Mako Ditreskrimsus, Kamis (18/9/2025) pagi, disediakan beras SPHP dengan harga terjangkau Rp 11 ribu per kilogram. Satu paket beras SPHP @5 kg dijual seharga Rp 55 ribu. Setiap hari ditargetkan dapat mendistribusikan 2,5 ton beras. Jika animo masyarakat meningkat, jumlahnya akan ditambah hingga 5 ton per hari.
Menanggapi kegiatan ini, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto dalam keterangannya pada Kamis (18/9) siang di Mapolda Jateng, menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan peran Polri sebagai pelindung masyarakat.
“Gerakan Pasar Murah bukan hanya soal distribusi beras, tapi juga bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan rakyat. Satgas Pangan di setiap wilayah kami dorong untuk bersinergi dengan Bulog agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” jelasnya.
Program GPM sendiri telah rutin digelar sejak Agustus 2025 di berbagai wilayah Jawa Tengah. Tujuannya menjaga ketersediaan pangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian inflasi.
“Beras yang disalurkan merupakan bagian dari Program SPHP Kementerian Perdagangan, yang disuplai langsung dari gudang Bulog,” lanjutnya.
Artanto menambahkan, Polda Jateng memberikan apresiasi kepada Bulog dan pemerintah daerah yang telah memfasilitasi jalannya program ini. Dengan hadirnya pasar murah yang berkelanjutan, masyarakat Jawa Tengah diharapkan semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan antara Polri dan warga.
“Kami berharap program serupa dapat terus digulirkan di masa mendatang sebagai wujud sinergi aparat keamanan dengan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Masyarakat juga kami imbau untuk segera melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran beras ini,” pungkasnya.
