Gubernur Jateng Tegaskan Bupati Harus Turun Langsung Tangani Bencana
JATENG, PNETWORK
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa setiap bupati dan wali kota di wilayahnya harus bergerak cepat dan terlibat langsung ketika terjadi bencana. Ia meminta para kepala daerah tidak menunggu instruksi dari provinsi, melainkan segera memimpin penanganan di lapangan.
Pesan itu disampaikan Luthfi dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang digelar di kantornya pada Selasa (18/11/2025). Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan BNPB, para kepala daerah, unsur TNI-Polri, serta lembaga terkait lainnya.
“Begitu ada bencana, kepala daerah wajib berada di lokasi dan mengambil alih penanganan. Jangan hanya mengandalkan instruksi dari provinsi,” tegasnya.
Luthfi menekankan bahwa urusan kebencanaan tidak bisa dibebankan hanya kepada BPBD. Seluruh elemen pemerintah, mulai dari kementerian hingga pemerintah kabupaten/kota, harus bersinergi dalam satu langkah.
“Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya ditumpukan pada BPBD,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa puncak musim hujan diperkirakan berlangsung hingga Desember. Karena itu, seluruh daerah diwajibkan meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan seluruh sistem berjalan optimal.
Dalam rakor tersebut, Luthfi menginstruksikan pemda untuk memperbarui pemetaan wilayah rawan, baik daerah banjir seperti Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, dan Cilacap, maupun zona rawan longsor seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, dan Karanganyar.
“Semua area rawan harus dicek kembali. Mana aliran air, potensi longsor, serta titik-titik yang perlu penanganan khusus,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan SDM, sarana prasarana, logistik, hingga sistem peringatan dini yang harus menjangkau tingkat desa. Koordinasi lintas sektor pun harus diperkuat tanpa adanya sikap egosektoral.
“Kita harus bergerak dalam satu komando demi keselamatan masyarakat,” tegas Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar sebagai cadangan untuk membantu daerah terdampak bencana.
Di sisi lain, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Luthfi. Menurutnya, rakor yang digelar sebelum bencana besar terjadi akan membuat penanganan lebih terarah dan efisien.
Sebagai catatan, dari Januari hingga November 2025, Jawa Tengah mencatat 2.704 kejadian bencana. Mulai dari tanah longsor, banjir, angin kencang, kebakaran hutan, gempa bumi, tanah gerak, hingga berbagai kejadian lainnya.
#jateng #story #fyp #virals #jangkauansemuaorang
[image: IMG-20251118-WA0137-1024×682.jpg]
JATENG, PNETWORK
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa setiap bupati dan wali kota di wilayahnya harus bergerak cepat dan terlibat langsung ketika terjadi bencana. Ia meminta para kepala daerah tidak menunggu instruksi dari provinsi, melainkan segera memimpin penanganan di lapangan.
Pesan itu disampaikan Luthfi dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang digelar di kantornya pada Selasa (18/11/2025). Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan BNPB, para kepala daerah, unsur TNI-Polri, serta lembaga terkait lainnya.
“Begitu ada bencana, kepala daerah wajib berada di lokasi dan mengambil alih penanganan. Jangan hanya mengandalkan instruksi dari provinsi,” tegasnya.
Luthfi menekankan bahwa urusan kebencanaan tidak bisa dibebankan hanya kepada BPBD. Seluruh elemen pemerintah, mulai dari kementerian hingga pemerintah kabupaten/kota, harus bersinergi dalam satu langkah.
“Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya ditumpukan pada BPBD,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa puncak musim hujan diperkirakan berlangsung hingga Desember. Karena itu, seluruh daerah diwajibkan meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan seluruh sistem berjalan optimal.
Dalam rakor tersebut, Luthfi menginstruksikan pemda untuk memperbarui pemetaan wilayah rawan, baik daerah banjir seperti Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, dan Cilacap, maupun zona rawan longsor seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, dan Karanganyar.
“Semua area rawan harus dicek kembali. Mana aliran air, potensi longsor, serta titik-titik yang perlu penanganan khusus,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan SDM, sarana prasarana, logistik, hingga sistem peringatan dini yang harus menjangkau tingkat desa. Koordinasi lintas sektor pun harus diperkuat tanpa adanya sikap egosektoral.
“Kita harus bergerak dalam satu komando demi keselamatan masyarakat,” tegas Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar sebagai cadangan untuk membantu daerah terdampak bencana.
Di sisi lain, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Luthfi. Menurutnya, rakor yang digelar sebelum bencana besar terjadi akan membuat penanganan lebih terarah dan efisien.
Sebagai catatan, dari Januari hingga November 2025, Jawa Tengah mencatat 2.704 kejadian bencana. Mulai dari tanah longsor, banjir, angin kencang, kebakaran hutan, gempa bumi, tanah gerak, hingga berbagai kejadian lainnya.
#jateng #story #fyp #virals #jangkauansemuaorang
[image: IMG-20251118-WA0137-1024×682.jpg]
