[image: Fatkhur2.jpeg]
Pati – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djuang Pati, Fatkhur Rahman, SH., MH., menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan tugas Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, khususnya dalam pengambilan kebijakan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Sabtu, 4/4/2026.
Menurut Fatkhur Rahman, meskipun Bupati Pati terpilih, Sudewo, saat ini berstatus nonaktif secara administratif, namun posisinya secara formal masih melekat sebagai kepala daerah. Ia menilai hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses koordinasi pemerintahan.
Karena yang akan dilaksanakan oleh Plt. Bupati merupakan program yang sudah direncanakan dan disyahkan oleh Bupati non aktif Sudewo merupakan hasil kerja nyata beliau.
Ia menjelaskan, dalam praktik pemerintahan, pelaksanaan tugas oleh Plt. kepala daerah tetap perlu memperhatikan mekanisme yang berlaku, termasuk aspek koordinasi dalam pengambilan kebijakan strategis.
Selain itu, Fatkhur Rahman juga menyoroti pernyataan Plt. Bupati Pati beberapa waktu lalu yang menyebut tidak memiliki kewenangan terkait anggaran tahun 2026 untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, ia mencermati adanya pembahasan terkait rencana anggaran tahun 2027 bersama DPRD.
“Intinya, Plt. Bupati harus minta arahan Bupati Sudewo (nonaktif), bikan kok minta arahan KPK, karena KPK, Kepolisian dan Kejaksaan ini selaku penindak bukan institusi pengarah,”terang Fatkhur.
Menurutnya, perbedaan pernyataan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang beragam di masyarakat.
“Perlu ada kejelasan agar publik memahami batas kewenangan Plt. Bupati, khususnya dalam konteks perencanaan dan pembahasan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Fatkhur Rahman berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan daerah dapat menjalankan peran sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Pati – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djuang Pati, Fatkhur Rahman, SH., MH., menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan tugas Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, khususnya dalam pengambilan kebijakan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Sabtu, 4/4/2026.
Menurut Fatkhur Rahman, meskipun Bupati Pati terpilih, Sudewo, saat ini berstatus nonaktif secara administratif, namun posisinya secara formal masih melekat sebagai kepala daerah. Ia menilai hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses koordinasi pemerintahan.
Karena yang akan dilaksanakan oleh Plt. Bupati merupakan program yang sudah direncanakan dan disyahkan oleh Bupati non aktif Sudewo merupakan hasil kerja nyata beliau.
Ia menjelaskan, dalam praktik pemerintahan, pelaksanaan tugas oleh Plt. kepala daerah tetap perlu memperhatikan mekanisme yang berlaku, termasuk aspek koordinasi dalam pengambilan kebijakan strategis.
Selain itu, Fatkhur Rahman juga menyoroti pernyataan Plt. Bupati Pati beberapa waktu lalu yang menyebut tidak memiliki kewenangan terkait anggaran tahun 2026 untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, ia mencermati adanya pembahasan terkait rencana anggaran tahun 2027 bersama DPRD.
“Intinya, Plt. Bupati harus minta arahan Bupati Sudewo (nonaktif), bikan kok minta arahan KPK, karena KPK, Kepolisian dan Kejaksaan ini selaku penindak bukan institusi pengarah,”terang Fatkhur.
Menurutnya, perbedaan pernyataan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang beragam di masyarakat.
“Perlu ada kejelasan agar publik memahami batas kewenangan Plt. Bupati, khususnya dalam konteks perencanaan dan pembahasan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Fatkhur Rahman berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan daerah dapat menjalankan peran sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
