BeritaPati.com – Kota, Bupati Pati Haryanto mengingatkan Kepala Desa (Kades) adalah pelayan bagi warga. Jangan money oriented, karena sudah digaji sesuai aturan.
Hal ini diungkapkan Bupati saat melantik 118 kepala desa dari hasil Pilkades serentak tahap III tahun 2019, di Pendopo Kabupaten Pati. Sabtu (15/2).
Pelantikan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Suharyono beserta Forkopimda Kabupaten Pati, para Kepala OPD dan disaksikan oleh para keluarga dari kepala desa.
Para kades yang dilantik ini merupakan kades terpilih dalam pilkades serentak yang berlangsung 21 Desember tahun lalu.
Dalam kesempatan ini Bupati juga memberikan enam wejangan untuk para kades yang dilantik. Ia berharap para kades di 118 desa ini bisa mengemban amanah yang diberikan warga.
Pesan pertama yang disampaikan Haryanto ialah tidak ada kompetisi di desa. Ia mengingatkan usai pilkades, artinya semua warga tidak lagi dipecah belah oleh saling dukung calon kades.
Kedua, Bupati berpesan agar kades segera berkonsolidasi, baik itu dengan penjabat kades, kades terdahulu juga para perangkat dan warga.
“Tujuan konsolidasi untuk mengetahui harapan masyarakat desa. Kades butuh waktu belajar, dengan konsolidasi ini kades akan mengetahui apa yang menjadi harapan dan persoalan yang terjadi di desa,” terang Bupati.
Pesan ketiga yaitu membiasakan kades untuk menginventarisasi persoalan. Ia menekankan peran kades agar bisa membedakan mana pesoalan yang seketika itu harus dilakukan atau ada juga yang persoalan butuh waktu untuk diselesaikan.
“Jangan terjadi balas dendam. Menurutnya itu tidak menunjukkan jiwa pemimpin. Seperti saat syukuran, sesama kompetitor saat pilkades perlu diundang dan dirangkul. Kades itu orangtua warga desa, jadi harus merangkul bukan malah balas dendam pada yang tidak sejalan saat pilkades,” jelas bapak dua putri itu.
Keempat layani dengan baik. Bupati mengingatkan kades adalah pelayan bagi warga. Jangan money oriented, karena sudah digaji sesuai aturan.
Kelima perlu mencermati hal- hal yang menjadi tanggungjawab desa. Seperti dana desa, ADD hingga bantuan keuangan bisa mencapai miliaran rupiah.
Bupati mewanti- wanti agar dilaksanakan sesuai proses sehingga tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari. “ADD untuk operasional dan pembangunan desa. Sedangkan bantuan keuangan mencapai 156 miliar. Jangan sampai tumpang tindih, karena bisa- bisa kades malah terjerat kasus hingga menjalani proses hukum,” pesannya.
Bupati juga mengingatkan istri kades untuk tidak berlebihan dalam gaya hidup.
“Sekarang ini tren nya menjadi ibu- ibu sosialita, jangan berlebihan dalam pergaulan yang akhirnya merugikan pasangan hingga merugikan desa,” tegas Bupati.
Pesan keenam yang diberikan Bupati adalah dilarang mengadakan pungutan liar. Ia menegaskan pelayanan yang tidak berbayar, jangan dijadikan lahan untuk mengeruk keuntungan. “Jangan membuat pungutan yang tidak memiliki aturan. Di jaman media sosial, ketidakpuasan warga bisa disebarkan ke media sosial justru akan mempermalukan kades,” tutup Bupati. (kn/hw)
