BERITAPATI.COM (PATI)
Bupati Pati Haryanto, Rabu (10/2), mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 secara daring. Dalam rapat online yang dipimpin oleh Gubernur dan diikuti oleh para kepala daerah di Jawa Tengah tersebut, Bupati Pati didampingi oleh Kepala Bappeda Pati.
Dalam sesi paparan dan usulan, Haryanto menyampaikan beberapa usulan prioritas untuk menjadi perhatian baik Pemprov ataupun Pemerintah Pusat.
“Pertama adalah permasalahan banjir di Kabupaten Pati yang semestinya bisa di urai. Karena persoalanya adalah luapan dari sungai Juwana. Sebagaimana diketahui bahwa Sungai Juwana merupakan pembuangan dari 26 anak sungai. Satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Pati adalah normalisasi Sungai Juwana yang merupakan kewenangan BBWS, agar bisa dilaksanakan secara tuntas”, paparnya.
Untuk itu, Haryanto pun memohon dukungan Gubernur untuk menyampaikan hal itu ke pemerintah pusat. “Karena sudah ada DED-nya, jadi sekiranya ada program nasional yang ditunda, kami mohon untuk dipergunakan menuntaskan normalisasi sungai yang panjangnya 60 km ini.
Sebab yang butuh jalan itu tidak hanya mobil, orang maupun transportasi yang lain juga butuh. Bahkan air juga perlu jalan sehingga jangan sampai terjadi luapan yang akhirnya merusak infrastruktur yang ada”, tutur Bupati Pati.
Menurut Bupati Pati, di wilayahnya, ada 42 desa yang kebanjiran. “Sawah dengan luas ribuan hektar yang siap panen juga kebanjiran, sehingga upaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani, di musim banjir dan pandemi ini menjadi terganggu”, imbuhnya.
Kemudian terkait dengan jalur Pantura yang merupakan urat nadi utama transportasi darat di Pulau Jawa, Haryanto menyampaikan bahwa sudah beberapa tahun ini jalur Pantura antara Demak sampai perbatasan Jawa Timur tidak tersentuh program penanganan, padahal, menurut Bupati, jalur Pantura ini menjadi jalur penting bagi perekonomian. “Ini juga jalur muatan berat yang saat ini curah hujannya tinggi sehingga jalan menjadi rusak dan menyebabkan perjalanan tersendat”, lanjutnya.
Haryanto pun mengutarakan bahwa meski sudah ada jalur tol di wilayah selatan, bukan berarti masalah terselesaikan.
“Tentu tetap dibutuhkan jalur tranportasi ekonomi yang menghubungkan Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jakarta. Untuk itu mohon dukungan Bapak Gubernur karena jalur Pantura bukan kewenangan kita, namun kami berharap usulan ini dapat disampaikan ke pemerintah pusat”, pungkasnya. (fn2)
