REMBANG – Polres Rembang Polda Jateng menggelar apel kesiapan dan pengecekan personil kekuatan Kompi Dalmas serta Pleton POH Raimas dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya situasi kontijensi di wilayah hukumnya.
Kegiatan ini berlangsung pada Senin (14/4/2025) pukul 08.30 WIB di Halaman Apel Mapolred Rembang.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Rembang AKBP Dhanang Bagus Anggoro, S.I.K.,M.H. dan Wakapolres Kompol M. Fadhlan, S.H.,S.I.K.,M.H., para Pejabat Utama Polres, para Kapolsek jajaran, serta personil Polres Rembang yang telah tersprint.
Dalam amanatnya, Kapolres Rembang AKBP Dhanang menekankan pentingnya kesiapan personil Polri dalam menghadapi segala potensi gangguan keamanan, khususnya terkait meningkatnya kerawanan kamtibmas seperti bentrok antar perguruan silat yang kerap terjadi.
“ Kemampuan Penanggulangan Huru Hara (PHH) adalah kemampuan dasar yang harus terus diasah. Anggota harus terus mengingat dan menguasai kembali gerakan komando serta teknik PHH agar dapat mengendalikan situasi saat menghadapi aksi massa, terlebih jika bersifat anarkis,” ungkap AKBP Dhanang.
Kapolres juga mengimbau agar seluruh anggota tidak menganggap kegiatan latihan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan peningkatan
profesionalisme dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Selain itu, AKBP Dhanang juga menyoroti pentingnya pemeliharaan alat khusus (alsus) dan alat material khusus (almatsus) PHH. Menurutnya, seluruh perlengkapan harus dicek secara berkala untuk memastikan kelayakannya di lapangan.
“ Jangan sampai saat pelaksanaan tugas di lapangan, peralatan tidak berfungsi atau tidak layak pakai sehingga membahayakan personil. Semua anggota wajib memahami penggunaan alat dan selalu patuh pada SOP ,” ujarnya.
Dia pun mengingatkan kembali agar prosedur penggunaan senjata serta penanganan huru hara dijalankan dengan benar sesuai aturan hukum, guna menghindari pelanggaran yang dapat merugikan institusi Polri.
Kegiatan apel ini menjadi salah satu bentuk kesiapsiagaan jajaran Polres Rembang dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi situasi darurat atau kontijensi di wilayah hukumnya.
