[image: 710755448_1466826468795001_4115919301522918750_n.jpg] 634 Ribu Kendaraan di Eks Karesidenan Pati Nunggak Pajak, Total Tunggakan Rp483 Miliar
PATINEWSCOM
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkap besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah eks Karesidenan Pati saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Kudus, 26 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi memaparkan bahwa total piutang pajak kendaraan bermotor dari lima kabupaten mencapai Rp483 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora.
Menurut data yang disampaikan, Kabupaten Pati memiliki sekitar 166 ribu objek pajak kendaraan dengan nilai tunggakan mencapai Rp131 miliar, menjadikannya daerah dengan tunggakan terbesar kedua setelah Jepara.
Berikut rincian tunggakan pajak kendaraan bermotor di lima kabupaten:
Jepara : 173 ribu objek pajak, tunggakan Rp128 miliar Kudus : 129 ribu objek pajak, tunggakan Rp97 miliar Pati : 166 ribu objek pajak, tunggakan Rp131 miliar Rembang : 77 ribu objek pajak, tunggakan Rp63 miliar Blora : 89 ribu objek pajak, tunggakan Rp62 miliar
“Kalau ditotal di wilayah eks Karesidenan Pati mencapai Rp483 miliar,” ungkap Ahmad Luthfi saat menyampaikan paparannya.
Gubernur menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Samsat, pemerintah desa, kecamatan hingga kepolisian, untuk bersama-sama mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
“Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan agar daerah memiliki daya saing dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, Ahmad Luthfi juga mengakui bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
“Sementara haknya harus kita penuhi, tetapi kewajiban itu juga harus segera kita lakukan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah masih adanya keluhan masyarakat terkait kondisi sejumlah ruas jalan di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap optimalisasi penerimaan pajak dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Tengah.
#pati #jateng #virals #fyp #jangkauan
PATINEWSCOM
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkap besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah eks Karesidenan Pati saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Kudus, 26 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi memaparkan bahwa total piutang pajak kendaraan bermotor dari lima kabupaten mencapai Rp483 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora.
Menurut data yang disampaikan, Kabupaten Pati memiliki sekitar 166 ribu objek pajak kendaraan dengan nilai tunggakan mencapai Rp131 miliar, menjadikannya daerah dengan tunggakan terbesar kedua setelah Jepara.
Berikut rincian tunggakan pajak kendaraan bermotor di lima kabupaten:
Jepara : 173 ribu objek pajak, tunggakan Rp128 miliar Kudus : 129 ribu objek pajak, tunggakan Rp97 miliar Pati : 166 ribu objek pajak, tunggakan Rp131 miliar Rembang : 77 ribu objek pajak, tunggakan Rp63 miliar Blora : 89 ribu objek pajak, tunggakan Rp62 miliar
“Kalau ditotal di wilayah eks Karesidenan Pati mencapai Rp483 miliar,” ungkap Ahmad Luthfi saat menyampaikan paparannya.
Gubernur menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Samsat, pemerintah desa, kecamatan hingga kepolisian, untuk bersama-sama mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
“Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan agar daerah memiliki daya saing dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, Ahmad Luthfi juga mengakui bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
“Sementara haknya harus kita penuhi, tetapi kewajiban itu juga harus segera kita lakukan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah masih adanya keluhan masyarakat terkait kondisi sejumlah ruas jalan di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap optimalisasi penerimaan pajak dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Tengah.
#pati #jateng #virals #fyp #jangkauan
[image: 710755448_1466826468795001_4115919301522918750_n.jpg] 634 Ribu Kendaraan di Eks Karesidenan Pati Nunggak Pajak, Total Tunggakan Rp483 Miliar
PATINEWSCOM
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkap besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah eks Karesidenan Pati saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Kudus, 26 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi memaparkan bahwa total piutang pajak kendaraan bermotor dari lima kabupaten mencapai Rp483 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora.
Menurut data yang disampaikan, Kabupaten Pati memiliki sekitar 166 ribu objek pajak kendaraan dengan nilai tunggakan mencapai Rp131 miliar, menjadikannya daerah dengan tunggakan terbesar kedua setelah Jepara.
Berikut rincian tunggakan pajak kendaraan bermotor di lima kabupaten:
Jepara : 173 ribu objek pajak, tunggakan Rp128 miliar Kudus : 129 ribu objek pajak, tunggakan Rp97 miliar Pati : 166 ribu objek pajak, tunggakan Rp131 miliar Rembang : 77 ribu objek pajak, tunggakan Rp63 miliar Blora : 89 ribu objek pajak, tunggakan Rp62 miliar
“Kalau ditotal di wilayah eks Karesidenan Pati mencapai Rp483 miliar,” ungkap Ahmad Luthfi saat menyampaikan paparannya.
Gubernur menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Samsat, pemerintah desa, kecamatan hingga kepolisian, untuk bersama-sama mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
“Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan agar daerah memiliki daya saing dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, Ahmad Luthfi juga mengakui bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
“Sementara haknya harus kita penuhi, tetapi kewajiban itu juga harus segera kita lakukan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah masih adanya keluhan masyarakat terkait kondisi sejumlah ruas jalan di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap optimalisasi penerimaan pajak dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Tengah.
#pati #jateng #virals #fyp #jangkauan
PATINEWSCOM
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkap besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah eks Karesidenan Pati saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Kudus, 26 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi memaparkan bahwa total piutang pajak kendaraan bermotor dari lima kabupaten mencapai Rp483 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora.
Menurut data yang disampaikan, Kabupaten Pati memiliki sekitar 166 ribu objek pajak kendaraan dengan nilai tunggakan mencapai Rp131 miliar, menjadikannya daerah dengan tunggakan terbesar kedua setelah Jepara.
Berikut rincian tunggakan pajak kendaraan bermotor di lima kabupaten:
Jepara : 173 ribu objek pajak, tunggakan Rp128 miliar Kudus : 129 ribu objek pajak, tunggakan Rp97 miliar Pati : 166 ribu objek pajak, tunggakan Rp131 miliar Rembang : 77 ribu objek pajak, tunggakan Rp63 miliar Blora : 89 ribu objek pajak, tunggakan Rp62 miliar
“Kalau ditotal di wilayah eks Karesidenan Pati mencapai Rp483 miliar,” ungkap Ahmad Luthfi saat menyampaikan paparannya.
Gubernur menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Samsat, pemerintah desa, kecamatan hingga kepolisian, untuk bersama-sama mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
“Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan agar daerah memiliki daya saing dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, Ahmad Luthfi juga mengakui bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
“Sementara haknya harus kita penuhi, tetapi kewajiban itu juga harus segera kita lakukan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah masih adanya keluhan masyarakat terkait kondisi sejumlah ruas jalan di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap optimalisasi penerimaan pajak dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Tengah.
#pati #jateng #virals #fyp #jangkauan
