DPR Minta Purbaya Perbaiki Komunikasi dan Tak Komentari Kementerian Lain
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan dukungan penuh DPR terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan memperkuat koordinasi lintas kementerian.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dibangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta, Senin (13/10/2025), sebagaimana dikutip dari *Parlementaria*.
Salah satu hal yang disorot Misbakhun ialah pernyataan Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa pembahasan bersama DPR.
“Sama ketika Pak Purbaya tiba-tiba merespons dengan menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Itu sebenarnya harus dikonsultasikan dengan DPR. Memang masih dalam proses pembahasan APBN, tapi hal seperti ini perlu disinergikan agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.
Misbakhun juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan kembali untuk mendorong konsumsi domestik.
“Saya menyarankan agar PPN bisa dikembalikan ke 10 persen, bahkan kalau perlu 8 persen. Ini untuk mengangkat daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Misbakhun mendorong reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin. “Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” imbuhnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa Komisi XI DPR akan tetap mendukung langkah Menkeu dalam menjaga arah ekonomi nasional. “Dukungan kami penuh. Namun kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan menjadi tolok ukur rakyat ke depan,” pungkasnya.
[image: Ketua_Komisi_XI_DPR_RI_Muhammad_Misbakhun__Foto__Mario_vel20251013162602.jpg]
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan dukungan penuh DPR terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan memperkuat koordinasi lintas kementerian.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dibangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta, Senin (13/10/2025), sebagaimana dikutip dari *Parlementaria*.
Salah satu hal yang disorot Misbakhun ialah pernyataan Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa pembahasan bersama DPR.
“Sama ketika Pak Purbaya tiba-tiba merespons dengan menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Itu sebenarnya harus dikonsultasikan dengan DPR. Memang masih dalam proses pembahasan APBN, tapi hal seperti ini perlu disinergikan agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.
Misbakhun juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan kembali untuk mendorong konsumsi domestik.
“Saya menyarankan agar PPN bisa dikembalikan ke 10 persen, bahkan kalau perlu 8 persen. Ini untuk mengangkat daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Misbakhun mendorong reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin. “Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” imbuhnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa Komisi XI DPR akan tetap mendukung langkah Menkeu dalam menjaga arah ekonomi nasional. “Dukungan kami penuh. Namun kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan menjadi tolok ukur rakyat ke depan,” pungkasnya.
[image: Ketua_Komisi_XI_DPR_RI_Muhammad_Misbakhun__Foto__Mario_vel20251013162602.jpg]
