BeritaPati.Com – Kota, Guna melakukan pengamanan dan menciptakan situasi kondusif menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) diminta melakukan sinergi dengan aparat TNI-Polri.
Hal tersebut diungkapkan Ganjar saat memimpin Gelar Apel Siaga Satlinmas di Alun-alun Kabupaten Pati, Rabu (27/3/2019). “Intens komunikasi dan koordinasi dengan TNI-Polri, sehingga tidak gagap ketika terjun dan kompak dengan aparat lainnya,” kata Gubernur.
Di hadapan sekitar 1.000 anggota Satlinmas se-Eks Karesidenan Pati, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan provinsi yang dia pimpin harus terus menjadi daerah percontohan nasional untuk menjaga situasi kondusif selama Pemilu, sebagaimana pada Pemilu serentak 2018 silam.
“Selalu komitmen menjaga situasi kondusif, sehingga kita berhasil menjadikan Jateng sebagai rujukan nasional, karena selalu adem ayem dan gayeng saat Pemilu,” imbuh Ganjar.
Salah satu kunci menciptakan situasi kondusif itu, imbuh Ganjar, adalah profesionalitas pejabat dan aparat. Selain itu, kesadaran pegawai negeri sipil (PNS) akan kewajibannya yang harus netral juga melengkapi keberhasilan tersebut.
“Linmas harus menghindari pengotak-kotakan agar tidak terintervensi. PNS punya hak pilih, tapi karena kewajiban netralitasnya, simpan rapat-rapat dalam hati,” bebernya.
Ganjar juga berharap, bersatunya Satlinmas dengan seluruh jajaran aparat mampu menangkal isu-isu yang merusak persatuan bangsa. Dengan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat, Satlinmas dapat melakukan edukasi terhadap tahapan-tahapan pemilu.
“Jangan sampai isu SARA, politik uang dan kecurangan muncul. Kita edukasi masyarakat, kita bulatkan tekad untuk melahirkan Pemilu yang bermartabat agar tidak ada yang terluka akan hasilnya nanti. Laksanakan tugasmu dengan tuntas, lakukan kewajibanmu dengan ikhlas,” Pungkas Gubernur.
Usai memimpin apel Satlinmas, Gubernur Ganjar Pranowo melanjutkan memimpin agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se – eks Karesidenan Pati yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati.
Forum tersebut menjadi media penyampaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020, serta dimulainya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 di wilayah Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Kudus, Jepara. Musyawarah ini diikuti Sekda Prov, semua Kepala OPD provinsi, perwakilan dari Polda Jateng, perwakilan Korem, Pejabat instansi vertikal, DPD RI, DPRD Provinsi , akademisi, partai politik, dan tokoh masyarakat dari segala elemen mulai dari organisasi wanita, perwakilan penyandang disabilitas dan anak. (BP/ humas).
