[image: aedc2169-9885-439e-8c82-d39ec606c9e2.jpg] Cegah Kebocoran Distribusi Solar Subsidi, Satpolairud Polresta Pati Verifikasi QR Code Nelayan
Satpolairud Polresta Pati bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, TNI, Polsek Dukuhseti, serta pemerintah kecamatan dan desa melakukan verifikasi dan validasi lapangan penerima barcode (QR Code) solar subsidi bagi nelayan kecil di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan diterima oleh nelayan yang benar-benar berhak.
@patinews
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, TNI, Polsek Dukuhseti, pemerintah kecamatan dan desa, hingga kelompok nelayan setempat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DKP Kabupaten Pati Agus Sunarko, SSTP., M.Si., Kabid Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Pati Sutarno, SP, Camat Dukuhseti Hartono, unsur Polsek Dukuhseti, Koramil Dukuhseti, Pos TNI AL Banyutowo, pemerintah Desa Banyutowo, pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan para pemilik kapal nelayan.
Kapolresta Pati melalui Kasat Polairud Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan, S.H., M.M., menjelaskan bahwa verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas melaut.
“Kami ingin memastikan bahwa solar subsidi benar-benar digunakan oleh nelayan yang beraktivitas melaut, bukan pihak lain yang tidak berhak menerimanya,” ujar Kompol Hendrik.
Menurutnya, keakuratan data menjadi faktor utama dalam keberhasilan program subsidi BBM bagi nelayan. Oleh karena itu, setiap data kapal dan pemilik kapal harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Validasi lapangan ini penting untuk memastikan data kapal, pemilik kapal, dan kebutuhan bahan bakar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan,” jelasnya.
Dalam proses verifikasi, tim gabungan melakukan pemeriksaan berbagai dokumen penting, mulai dari KTP pemilik kapal, Pas Kecil kapal, hingga pengambilan foto kapal yang dilengkapi titik koordinat GPS. Nelayan yang mengalami perubahan kepemilikan kapal juga difasilitasi untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.
Selain pemeriksaan administrasi, petugas turut melakukan pengecekan fisik kapal di dermaga maupun lokasi tambatan kapal. Pemeriksaan meliputi kesesuaian identitas kapal, dokumen kepemilikan, serta alat tangkap yang digunakan oleh nelayan.
“Kami mengapresiasi para nelayan yang kooperatif dalam melengkapi dokumen dan mengikuti proses verifikasi. Partisipasi mereka sangat membantu terciptanya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kompol Hendrik.
Petugas juga menghitung estimasi kebutuhan solar berdasarkan kapasitas mesin kapal dan intensitas aktivitas penangkapan ikan. Perhitungan tersebut nantinya menjadi dasar penentuan kuota solar subsidi yang tercantum dalam QR Code masing-masing kapal.
#solar #subsidi #fyp #virals #jangkauan
Satpolairud Polresta Pati bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, TNI, Polsek Dukuhseti, serta pemerintah kecamatan dan desa melakukan verifikasi dan validasi lapangan penerima barcode (QR Code) solar subsidi bagi nelayan kecil di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan diterima oleh nelayan yang benar-benar berhak.
@patinews
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, TNI, Polsek Dukuhseti, pemerintah kecamatan dan desa, hingga kelompok nelayan setempat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DKP Kabupaten Pati Agus Sunarko, SSTP., M.Si., Kabid Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Pati Sutarno, SP, Camat Dukuhseti Hartono, unsur Polsek Dukuhseti, Koramil Dukuhseti, Pos TNI AL Banyutowo, pemerintah Desa Banyutowo, pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan para pemilik kapal nelayan.
Kapolresta Pati melalui Kasat Polairud Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan, S.H., M.M., menjelaskan bahwa verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas melaut.
“Kami ingin memastikan bahwa solar subsidi benar-benar digunakan oleh nelayan yang beraktivitas melaut, bukan pihak lain yang tidak berhak menerimanya,” ujar Kompol Hendrik.
Menurutnya, keakuratan data menjadi faktor utama dalam keberhasilan program subsidi BBM bagi nelayan. Oleh karena itu, setiap data kapal dan pemilik kapal harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Validasi lapangan ini penting untuk memastikan data kapal, pemilik kapal, dan kebutuhan bahan bakar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan,” jelasnya.
Dalam proses verifikasi, tim gabungan melakukan pemeriksaan berbagai dokumen penting, mulai dari KTP pemilik kapal, Pas Kecil kapal, hingga pengambilan foto kapal yang dilengkapi titik koordinat GPS. Nelayan yang mengalami perubahan kepemilikan kapal juga difasilitasi untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.
Selain pemeriksaan administrasi, petugas turut melakukan pengecekan fisik kapal di dermaga maupun lokasi tambatan kapal. Pemeriksaan meliputi kesesuaian identitas kapal, dokumen kepemilikan, serta alat tangkap yang digunakan oleh nelayan.
“Kami mengapresiasi para nelayan yang kooperatif dalam melengkapi dokumen dan mengikuti proses verifikasi. Partisipasi mereka sangat membantu terciptanya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kompol Hendrik.
Petugas juga menghitung estimasi kebutuhan solar berdasarkan kapasitas mesin kapal dan intensitas aktivitas penangkapan ikan. Perhitungan tersebut nantinya menjadi dasar penentuan kuota solar subsidi yang tercantum dalam QR Code masing-masing kapal.
#solar #subsidi #fyp #virals #jangkauan
