[image: IMG-20260507-WA0053-1024×682.jpg]
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren berinisial AS di Kabupaten Pati.
Tak hanya menyoroti proses hukum terhadap pelaku, pria yang akrab disapa Gus Yasin itu juga memberi perhatian khusus terhadap masa depan pendidikan para korban yang mayoritas masih berusia sekolah.
“Yang lebih penting adalah masyarakat yang menjadi korban, karena mereka masih anak-anak, masih usia sekolah. Kita harus memastikan mereka masih berani untuk sekolah,” tegas Gus Yasin saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Jawa Tengah di The SURI Ballroom Queencity, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama agar trauma yang dialami tidak merampas masa depan mereka.
“Masa depan mereka masih panjang,” ujarnya.
Apresiasi Keberanian Korban
Dalam kesempatan itu, Gus Yasin juga mengapresiasi keberanian para korban dan masyarakat yang turut mendorong pengungkapan kasus tersebut ke publik. Ia menilai dukungan dari berbagai elemen, termasuk organisasi keagamaan, menjadi faktor penting dalam membangun keberanian korban untuk bersuara.
“Kami apresiasi kepada masyarakat yang bergerak bersama-sama, mengajak korban untuk berani berbicara,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, kini terus memperkuat sistem perlindungan terhadap kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya. Program tersebut fokus pada pendampingan hukum dan pemberdayaan bagi perempuan, anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.
Pemprov Jateng juga menggandeng organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah melalui Fatayat, Muslimat, dan Aisyiyah untuk memperluas jaringan paralegal di seluruh daerah.
“Kami sudah bekerja sama melatih paralegal di 35 kabupaten/kota,” jelasnya.
Pengawasan Pesantren Diperketat
Selain penanganan kasus, Gus Yasin menyebut pengawasan terhadap lingkungan pesantren juga terus diperkuat melalui kolaborasi dengan Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) lewat program Tilik Pesantren.
Program tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada pengasuh pondok terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Besok tanggal 10 Mei, melalui RMI Putri, kami kembali melakukan kolaborasi di Banjarnegara untuk menyisir pesantren-pesantren di wilayah Jawa Tengah bagian barat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga mulai menerapkan langkah deteksi dini di sekolah-sekolah umum untuk mengantisipasi kekerasan seksual maupun perundungan di lingkungan pendidikan.
Jamin Pendidikan Gratis untuk Korban
Merespons kondisi mayoritas korban yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim, Gus Yasin memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“Insyaallah, masyarakat yang tidak mampu akan kita beri biaya sekolah gratis semuanya,” tegasnya.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan korban kehilangan hak pendidikan akibat trauma maupun tekanan sosial pasca kasus yang terjadi.
#fyp #virals #jangkauanluas #pati #jateng
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren berinisial AS di Kabupaten Pati.
Tak hanya menyoroti proses hukum terhadap pelaku, pria yang akrab disapa Gus Yasin itu juga memberi perhatian khusus terhadap masa depan pendidikan para korban yang mayoritas masih berusia sekolah.
“Yang lebih penting adalah masyarakat yang menjadi korban, karena mereka masih anak-anak, masih usia sekolah. Kita harus memastikan mereka masih berani untuk sekolah,” tegas Gus Yasin saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Jawa Tengah di The SURI Ballroom Queencity, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama agar trauma yang dialami tidak merampas masa depan mereka.
“Masa depan mereka masih panjang,” ujarnya.
Apresiasi Keberanian Korban
Dalam kesempatan itu, Gus Yasin juga mengapresiasi keberanian para korban dan masyarakat yang turut mendorong pengungkapan kasus tersebut ke publik. Ia menilai dukungan dari berbagai elemen, termasuk organisasi keagamaan, menjadi faktor penting dalam membangun keberanian korban untuk bersuara.
“Kami apresiasi kepada masyarakat yang bergerak bersama-sama, mengajak korban untuk berani berbicara,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, kini terus memperkuat sistem perlindungan terhadap kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya. Program tersebut fokus pada pendampingan hukum dan pemberdayaan bagi perempuan, anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.
Pemprov Jateng juga menggandeng organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah melalui Fatayat, Muslimat, dan Aisyiyah untuk memperluas jaringan paralegal di seluruh daerah.
“Kami sudah bekerja sama melatih paralegal di 35 kabupaten/kota,” jelasnya.
Pengawasan Pesantren Diperketat
Selain penanganan kasus, Gus Yasin menyebut pengawasan terhadap lingkungan pesantren juga terus diperkuat melalui kolaborasi dengan Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) lewat program Tilik Pesantren.
Program tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada pengasuh pondok terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Besok tanggal 10 Mei, melalui RMI Putri, kami kembali melakukan kolaborasi di Banjarnegara untuk menyisir pesantren-pesantren di wilayah Jawa Tengah bagian barat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga mulai menerapkan langkah deteksi dini di sekolah-sekolah umum untuk mengantisipasi kekerasan seksual maupun perundungan di lingkungan pendidikan.
Jamin Pendidikan Gratis untuk Korban
Merespons kondisi mayoritas korban yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim, Gus Yasin memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“Insyaallah, masyarakat yang tidak mampu akan kita beri biaya sekolah gratis semuanya,” tegasnya.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan korban kehilangan hak pendidikan akibat trauma maupun tekanan sosial pasca kasus yang terjadi.
#fyp #virals #jangkauanluas #pati #jateng
[image: IMG-20260507-WA0053-1024×682.jpg]
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren berinisial AS di Kabupaten Pati.
Tak hanya menyoroti proses hukum terhadap pelaku, pria yang akrab disapa Gus Yasin itu juga memberi perhatian khusus terhadap masa depan pendidikan para korban yang mayoritas masih berusia sekolah.
“Yang lebih penting adalah masyarakat yang menjadi korban, karena mereka masih anak-anak, masih usia sekolah. Kita harus memastikan mereka masih berani untuk sekolah,” tegas Gus Yasin saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Jawa Tengah di The SURI Ballroom Queencity, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama agar trauma yang dialami tidak merampas masa depan mereka.
“Masa depan mereka masih panjang,” ujarnya.
Apresiasi Keberanian Korban
Dalam kesempatan itu, Gus Yasin juga mengapresiasi keberanian para korban dan masyarakat yang turut mendorong pengungkapan kasus tersebut ke publik. Ia menilai dukungan dari berbagai elemen, termasuk organisasi keagamaan, menjadi faktor penting dalam membangun keberanian korban untuk bersuara.
“Kami apresiasi kepada masyarakat yang bergerak bersama-sama, mengajak korban untuk berani berbicara,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, kini terus memperkuat sistem perlindungan terhadap kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya. Program tersebut fokus pada pendampingan hukum dan pemberdayaan bagi perempuan, anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.
Pemprov Jateng juga menggandeng organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah melalui Fatayat, Muslimat, dan Aisyiyah untuk memperluas jaringan paralegal di seluruh daerah.
“Kami sudah bekerja sama melatih paralegal di 35 kabupaten/kota,” jelasnya.
Pengawasan Pesantren Diperketat
Selain penanganan kasus, Gus Yasin menyebut pengawasan terhadap lingkungan pesantren juga terus diperkuat melalui kolaborasi dengan Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) lewat program Tilik Pesantren.
Program tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada pengasuh pondok terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Besok tanggal 10 Mei, melalui RMI Putri, kami kembali melakukan kolaborasi di Banjarnegara untuk menyisir pesantren-pesantren di wilayah Jawa Tengah bagian barat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga mulai menerapkan langkah deteksi dini di sekolah-sekolah umum untuk mengantisipasi kekerasan seksual maupun perundungan di lingkungan pendidikan.
Jamin Pendidikan Gratis untuk Korban
Merespons kondisi mayoritas korban yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim, Gus Yasin memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“Insyaallah, masyarakat yang tidak mampu akan kita beri biaya sekolah gratis semuanya,” tegasnya.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan korban kehilangan hak pendidikan akibat trauma maupun tekanan sosial pasca kasus yang terjadi.
#fyp #virals #jangkauanluas #pati #jateng
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren berinisial AS di Kabupaten Pati.
Tak hanya menyoroti proses hukum terhadap pelaku, pria yang akrab disapa Gus Yasin itu juga memberi perhatian khusus terhadap masa depan pendidikan para korban yang mayoritas masih berusia sekolah.
“Yang lebih penting adalah masyarakat yang menjadi korban, karena mereka masih anak-anak, masih usia sekolah. Kita harus memastikan mereka masih berani untuk sekolah,” tegas Gus Yasin saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Jawa Tengah di The SURI Ballroom Queencity, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama agar trauma yang dialami tidak merampas masa depan mereka.
“Masa depan mereka masih panjang,” ujarnya.
Apresiasi Keberanian Korban
Dalam kesempatan itu, Gus Yasin juga mengapresiasi keberanian para korban dan masyarakat yang turut mendorong pengungkapan kasus tersebut ke publik. Ia menilai dukungan dari berbagai elemen, termasuk organisasi keagamaan, menjadi faktor penting dalam membangun keberanian korban untuk bersuara.
“Kami apresiasi kepada masyarakat yang bergerak bersama-sama, mengajak korban untuk berani berbicara,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, kini terus memperkuat sistem perlindungan terhadap kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya. Program tersebut fokus pada pendampingan hukum dan pemberdayaan bagi perempuan, anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.
Pemprov Jateng juga menggandeng organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah melalui Fatayat, Muslimat, dan Aisyiyah untuk memperluas jaringan paralegal di seluruh daerah.
“Kami sudah bekerja sama melatih paralegal di 35 kabupaten/kota,” jelasnya.
Pengawasan Pesantren Diperketat
Selain penanganan kasus, Gus Yasin menyebut pengawasan terhadap lingkungan pesantren juga terus diperkuat melalui kolaborasi dengan Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) lewat program Tilik Pesantren.
Program tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada pengasuh pondok terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Besok tanggal 10 Mei, melalui RMI Putri, kami kembali melakukan kolaborasi di Banjarnegara untuk menyisir pesantren-pesantren di wilayah Jawa Tengah bagian barat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga mulai menerapkan langkah deteksi dini di sekolah-sekolah umum untuk mengantisipasi kekerasan seksual maupun perundungan di lingkungan pendidikan.
Jamin Pendidikan Gratis untuk Korban
Merespons kondisi mayoritas korban yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim, Gus Yasin memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“Insyaallah, masyarakat yang tidak mampu akan kita beri biaya sekolah gratis semuanya,” tegasnya.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan korban kehilangan hak pendidikan akibat trauma maupun tekanan sosial pasca kasus yang terjadi.
#fyp #virals #jangkauanluas #pati #jateng
