Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Firman Soebagyo Minta Pemerintah Beli Produk Ikan Rakyat
NASIONAL, PNETWORK
Anggota Komisi IV DPR RI, *Firman Soebagyo*, mendorong pemerintah agar menghidupkan kembali kebijakan harga berpihak bagi produk rakyat, termasuk hasil budidaya ikan. Ia menilai kebijakan tersebut dapat mendukung keberlanjutan *Program Makan Bergizi Gratis (MBG)* sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di sektor perikanan.
Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Firman menegaskan bahwa keberhasilan para pembudidaya ikan tidak akan optimal tanpa jaminan pasar dari pemerintah. Menurutnya, diperlukan kontrak jangka panjang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *Badan Gizi Nasional (BGN)* agar hasil produksi ikan masyarakat terserap secara berkelanjutan.
“Di era Pak Harto dulu, pemerintah memberikan harga khusus untuk produk rakyat—baik petani, nelayan, maupun industri dalam negeri—bahkan bisa 10 sampai 20 persen di atas harga pasar dan dibeli langsung oleh pemerintah,” ujar Firman saat diwawancarai *Parlementaria*, Kamis (6/11/2025).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, semangat kebijakan lama tersebut perlu dihidupkan kembali dengan penyesuaian konteks saat ini. Ia menyebut, *Program Makan Bergizi Gratis* bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah dalam menyerap hasil budidaya ikan rakyat secara berkelanjutan.
Firman juga menekankan bahwa ikan seharusnya menjadi alternatif utama sumber protein hewani karena lebih terjangkau dibandingkan daging sapi maupun unggas. Namun, rendahnya minat konsumsi ikan di kalangan anak-anak menjadi tantangan tersendiri.
“Sekarang banyak anak-anak yang tidak suka makan ikan, lebih memilih ayam atau itik. Maka perlu inovasi dan kreativitas agar ikan bisa diterima, misalnya diolah menjadi nugget, fillet, atau produk modern lain yang sesuai dengan selera anak muda,” jelasnya.
Firman menambahkan, inovasi dalam pengolahan produk perikanan akan memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas pasar bagi hasil budidaya lokal. Dengan cara ini, sektor perikanan budidaya tidak hanya menopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat daerah.
“Kreativitas dan inovasi itu penting agar produk hasil budidaya bisa diterima masyarakat. Hari ini ikan, besok bisa jadi nugget, lusa bisa diolah lagi jadi produk lain. Dengan begitu, ekonomi masyarakat tumbuh dan program makan bergizi juga jalan,” pungkasnya.
[image: Anggota_Komisi_IV_DPR_RI__Firman_Soebagyo__saat_mengikuti_pertemuan_Kunjungan_Kerja_Spesifik_Komisi_20251109153501.jpg]
NASIONAL, PNETWORK
Anggota Komisi IV DPR RI, *Firman Soebagyo*, mendorong pemerintah agar menghidupkan kembali kebijakan harga berpihak bagi produk rakyat, termasuk hasil budidaya ikan. Ia menilai kebijakan tersebut dapat mendukung keberlanjutan *Program Makan Bergizi Gratis (MBG)* sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di sektor perikanan.
Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Firman menegaskan bahwa keberhasilan para pembudidaya ikan tidak akan optimal tanpa jaminan pasar dari pemerintah. Menurutnya, diperlukan kontrak jangka panjang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *Badan Gizi Nasional (BGN)* agar hasil produksi ikan masyarakat terserap secara berkelanjutan.
“Di era Pak Harto dulu, pemerintah memberikan harga khusus untuk produk rakyat—baik petani, nelayan, maupun industri dalam negeri—bahkan bisa 10 sampai 20 persen di atas harga pasar dan dibeli langsung oleh pemerintah,” ujar Firman saat diwawancarai *Parlementaria*, Kamis (6/11/2025).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, semangat kebijakan lama tersebut perlu dihidupkan kembali dengan penyesuaian konteks saat ini. Ia menyebut, *Program Makan Bergizi Gratis* bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah dalam menyerap hasil budidaya ikan rakyat secara berkelanjutan.
Firman juga menekankan bahwa ikan seharusnya menjadi alternatif utama sumber protein hewani karena lebih terjangkau dibandingkan daging sapi maupun unggas. Namun, rendahnya minat konsumsi ikan di kalangan anak-anak menjadi tantangan tersendiri.
“Sekarang banyak anak-anak yang tidak suka makan ikan, lebih memilih ayam atau itik. Maka perlu inovasi dan kreativitas agar ikan bisa diterima, misalnya diolah menjadi nugget, fillet, atau produk modern lain yang sesuai dengan selera anak muda,” jelasnya.
Firman menambahkan, inovasi dalam pengolahan produk perikanan akan memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas pasar bagi hasil budidaya lokal. Dengan cara ini, sektor perikanan budidaya tidak hanya menopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat daerah.
“Kreativitas dan inovasi itu penting agar produk hasil budidaya bisa diterima masyarakat. Hari ini ikan, besok bisa jadi nugget, lusa bisa diolah lagi jadi produk lain. Dengan begitu, ekonomi masyarakat tumbuh dan program makan bergizi juga jalan,” pungkasnya.
[image: Anggota_Komisi_IV_DPR_RI__Firman_Soebagyo__saat_mengikuti_pertemuan_Kunjungan_Kerja_Spesifik_Komisi_20251109153501.jpg]
Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Firman Soebagyo Minta Pemerintah Beli Produk Ikan Rakyat
NASIONAL, PNETWORK
Anggota Komisi IV DPR RI, *Firman Soebagyo*, mendorong pemerintah agar menghidupkan kembali kebijakan harga berpihak bagi produk rakyat, termasuk hasil budidaya ikan. Ia menilai kebijakan tersebut dapat mendukung keberlanjutan *Program Makan Bergizi Gratis (MBG)* sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di sektor perikanan.
Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Firman menegaskan bahwa keberhasilan para pembudidaya ikan tidak akan optimal tanpa jaminan pasar dari pemerintah. Menurutnya, diperlukan kontrak jangka panjang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *Badan Gizi Nasional (BGN)* agar hasil produksi ikan masyarakat terserap secara berkelanjutan.
“Di era Pak Harto dulu, pemerintah memberikan harga khusus untuk produk rakyat—baik petani, nelayan, maupun industri dalam negeri—bahkan bisa 10 sampai 20 persen di atas harga pasar dan dibeli langsung oleh pemerintah,” ujar Firman saat diwawancarai *Parlementaria*, Kamis (6/11/2025).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, semangat kebijakan lama tersebut perlu dihidupkan kembali dengan penyesuaian konteks saat ini. Ia menyebut, *Program Makan Bergizi Gratis* bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah dalam menyerap hasil budidaya ikan rakyat secara berkelanjutan.
Firman juga menekankan bahwa ikan seharusnya menjadi alternatif utama sumber protein hewani karena lebih terjangkau dibandingkan daging sapi maupun unggas. Namun, rendahnya minat konsumsi ikan di kalangan anak-anak menjadi tantangan tersendiri.
“Sekarang banyak anak-anak yang tidak suka makan ikan, lebih memilih ayam atau itik. Maka perlu inovasi dan kreativitas agar ikan bisa diterima, misalnya diolah menjadi nugget, fillet, atau produk modern lain yang sesuai dengan selera anak muda,” jelasnya.
Firman menambahkan, inovasi dalam pengolahan produk perikanan akan memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas pasar bagi hasil budidaya lokal. Dengan cara ini, sektor perikanan budidaya tidak hanya menopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat daerah.
“Kreativitas dan inovasi itu penting agar produk hasil budidaya bisa diterima masyarakat. Hari ini ikan, besok bisa jadi nugget, lusa bisa diolah lagi jadi produk lain. Dengan begitu, ekonomi masyarakat tumbuh dan program makan bergizi juga jalan,” pungkasnya.
[image: Anggota_Komisi_IV_DPR_RI__Firman_Soebagyo__saat_mengikuti_pertemuan_Kunjungan_Kerja_Spesifik_Komisi_20251109153501.jpg]
NASIONAL, PNETWORK
Anggota Komisi IV DPR RI, *Firman Soebagyo*, mendorong pemerintah agar menghidupkan kembali kebijakan harga berpihak bagi produk rakyat, termasuk hasil budidaya ikan. Ia menilai kebijakan tersebut dapat mendukung keberlanjutan *Program Makan Bergizi Gratis (MBG)* sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di sektor perikanan.
Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Firman menegaskan bahwa keberhasilan para pembudidaya ikan tidak akan optimal tanpa jaminan pasar dari pemerintah. Menurutnya, diperlukan kontrak jangka panjang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *Badan Gizi Nasional (BGN)* agar hasil produksi ikan masyarakat terserap secara berkelanjutan.
“Di era Pak Harto dulu, pemerintah memberikan harga khusus untuk produk rakyat—baik petani, nelayan, maupun industri dalam negeri—bahkan bisa 10 sampai 20 persen di atas harga pasar dan dibeli langsung oleh pemerintah,” ujar Firman saat diwawancarai *Parlementaria*, Kamis (6/11/2025).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, semangat kebijakan lama tersebut perlu dihidupkan kembali dengan penyesuaian konteks saat ini. Ia menyebut, *Program Makan Bergizi Gratis* bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah dalam menyerap hasil budidaya ikan rakyat secara berkelanjutan.
Firman juga menekankan bahwa ikan seharusnya menjadi alternatif utama sumber protein hewani karena lebih terjangkau dibandingkan daging sapi maupun unggas. Namun, rendahnya minat konsumsi ikan di kalangan anak-anak menjadi tantangan tersendiri.
“Sekarang banyak anak-anak yang tidak suka makan ikan, lebih memilih ayam atau itik. Maka perlu inovasi dan kreativitas agar ikan bisa diterima, misalnya diolah menjadi nugget, fillet, atau produk modern lain yang sesuai dengan selera anak muda,” jelasnya.
Firman menambahkan, inovasi dalam pengolahan produk perikanan akan memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas pasar bagi hasil budidaya lokal. Dengan cara ini, sektor perikanan budidaya tidak hanya menopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat daerah.
“Kreativitas dan inovasi itu penting agar produk hasil budidaya bisa diterima masyarakat. Hari ini ikan, besok bisa jadi nugget, lusa bisa diolah lagi jadi produk lain. Dengan begitu, ekonomi masyarakat tumbuh dan program makan bergizi juga jalan,” pungkasnya.
[image: Anggota_Komisi_IV_DPR_RI__Firman_Soebagyo__saat_mengikuti_pertemuan_Kunjungan_Kerja_Spesifik_Komisi_20251109153501.jpg]
