Subsidi Listrik Triliunan, DPR Minta Hanya untuk Rakyat Kecil
Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menegaskan bahwa subsidi energi, khususnya subsidi listrik yang disalurkan melalui PLN, harus benar-benar tepat sasaran. Ia menekankan, kebijakan subsidi hadir untuk melindungi masyarakat kecil, bukan justru dinikmati oleh kelompok mampu.
“Subsidi ini hadir karena ada masyarakat yang tidak mampu membeli listrik dengan harga dasar PLN. Tapi jangan sampai orang yang mampu justru ikut menikmati. Subsidi harus berkeadilan, tepat sasaran, dan hanya untuk yang benar-benar membutuhkan,” ujar Didik usai Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke PT PLN UP3 Surakarta, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).
Beban subsidi energi dan non-energi terus meningkat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir nilainya mendekati 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2024, alokasi subsidi listrik mencapai Rp75,83 triliun, termasuk kurang bayar Rp2,58 triliun dari tahun sebelumnya. Realisasi hingga akhir tahun bahkan tembus Rp77,05 triliun.
Menurut data Kementerian Keuangan, mayoritas subsidi listrik dinikmati oleh rumah tangga kecil dengan daya 450 VA dan 900 VA, berjumlah sekitar 35,2 juta pelanggan. Dari total subsidi, 67 persen terserap oleh kelompok ini. Hingga Mei 2025 saja, subsidi listrik yang sudah tersalur mencapai Rp34,6 triliun dengan volume 31,17 TWh.
Didik menilai angka subsidi tersebut sangat besar dan perlu pengawasan ketat. “Kalau tidak tepat sasaran, maka kita hanya menambah beban fiskal negara tanpa manfaat yang dirasakan masyarakat miskin,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi surplus listrik di Pulau Jawa yang berbanding terbalik dengan terus membengkaknya subsidi. Hal ini, menurutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola PLN. “Ketika PLN masih surplus daya, tapi beban subsidi membesar, artinya ada masalah dalam tata kelola yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Selain persoalan sasaran, Didik mendorong adanya roadmap energi nasional yang jelas, termasuk pengembangan energi terbarukan murah. Ia mencontohkan, sumber energi bersih seperti bioenergi dan panel surya mampu menghasilkan listrik hanya dengan biaya 5–6 sen per kWh, jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit fosil.
“Kalau listrik bisa diproduksi lebih murah, subsidi tidak perlu sebesar sekarang. Itu akan memastikan subsidi benar-benar sampai pada yang berhak, bukan karena harga dasar listrik yang terlalu mahal,” pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
[image: Subsidi Listrik Harus Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati yang Mampu.jpg]
Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menegaskan bahwa subsidi energi, khususnya subsidi listrik yang disalurkan melalui PLN, harus benar-benar tepat sasaran. Ia menekankan, kebijakan subsidi hadir untuk melindungi masyarakat kecil, bukan justru dinikmati oleh kelompok mampu.
“Subsidi ini hadir karena ada masyarakat yang tidak mampu membeli listrik dengan harga dasar PLN. Tapi jangan sampai orang yang mampu justru ikut menikmati. Subsidi harus berkeadilan, tepat sasaran, dan hanya untuk yang benar-benar membutuhkan,” ujar Didik usai Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke PT PLN UP3 Surakarta, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).
Beban subsidi energi dan non-energi terus meningkat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir nilainya mendekati 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2024, alokasi subsidi listrik mencapai Rp75,83 triliun, termasuk kurang bayar Rp2,58 triliun dari tahun sebelumnya. Realisasi hingga akhir tahun bahkan tembus Rp77,05 triliun.
Menurut data Kementerian Keuangan, mayoritas subsidi listrik dinikmati oleh rumah tangga kecil dengan daya 450 VA dan 900 VA, berjumlah sekitar 35,2 juta pelanggan. Dari total subsidi, 67 persen terserap oleh kelompok ini. Hingga Mei 2025 saja, subsidi listrik yang sudah tersalur mencapai Rp34,6 triliun dengan volume 31,17 TWh.
Didik menilai angka subsidi tersebut sangat besar dan perlu pengawasan ketat. “Kalau tidak tepat sasaran, maka kita hanya menambah beban fiskal negara tanpa manfaat yang dirasakan masyarakat miskin,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi surplus listrik di Pulau Jawa yang berbanding terbalik dengan terus membengkaknya subsidi. Hal ini, menurutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola PLN. “Ketika PLN masih surplus daya, tapi beban subsidi membesar, artinya ada masalah dalam tata kelola yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Selain persoalan sasaran, Didik mendorong adanya roadmap energi nasional yang jelas, termasuk pengembangan energi terbarukan murah. Ia mencontohkan, sumber energi bersih seperti bioenergi dan panel surya mampu menghasilkan listrik hanya dengan biaya 5–6 sen per kWh, jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit fosil.
“Kalau listrik bisa diproduksi lebih murah, subsidi tidak perlu sebesar sekarang. Itu akan memastikan subsidi benar-benar sampai pada yang berhak, bukan karena harga dasar listrik yang terlalu mahal,” pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
[image: Subsidi Listrik Harus Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati yang Mampu.jpg]
