Polda Jateng, Kota Semarang | Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam menjamin pengamanan aksi unjuk rasa buruh di Kota Semarang berjalan secara humanis. Komitmen itu diwujudkan melalui pemeriksaan personel oleh Bidpropam Polda Jateng usai apel kesiapan pengamanan di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (28/8/2025) pagi.
Pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Syaiful Anwar, dilakukan terhadap ratusan personel gabungan Polda Jateng, Polrestabes Semarang, dan dinas terkait. Fokus pengecekan antara lain memastikan tidak ada anggota yang membawa senjata api, senjata tajam, tongkat pemukul, atau benda berbahaya lainnya.
“Langkah ini sebagai bentuk pengawasan internal agar setiap personel yang bertugas benar-benar mengedepankan cara bertindak humanis dan persuasif. Dengan begitu, kehadiran Polri di lapangan tetap memberi rasa aman tanpa menimbulkan potensi gesekan,” ujar Syaiful.
Seperti diketahui, sebanyak 977 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal dua gelombang aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Massa aksi rencananya terbagi atas dua gelombang yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Perjuangan pada pukul 09.00 WIB, dan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) Presidium Jawa Tengah pada pukul 13.00 WIB.
Seluruh personel hanya dibekali tameng, sementara pola pengamanan menekankan pada peran tim negosiator dalam membangun komunikasi dengan peserta aksi agar kegiatan berlangsung tertib. Hal ini untuk memastikan pengamanan aksi massa tidak menimbulkan rasa intimidatif bagi pengunjuk rasa.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menegaskan bahwa pemeriksaan personel ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam mengawal demokrasi secara profesional. Dirinya juga mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib dan menyampaikan pendapat secara damai, karena Polri menjamin pengamanan dilakukan dengan cara-cara yang humanis.
“Kehadiran Bidpropam Polda Jateng dalam pengamanan ini untuk memastikan setiap anggota mematuhi aturan. Pengamanan dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar aspirasi buruh dapat tersampaikan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Dengan demikian, Polri dapat hadir sebagai pelindung dan pengayom bagi peserta aksi, bukan untuk mengintimidasi,” tandasnya.
